p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018. AD Premier 9th floor, Jl. p 26 menlhk setjen kum 1 7 2018

2. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. pembungkusan; dan/atau e. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat bergabung dan kami akan mengirimkan instruksi untuk mereset kata sandi Anda. 1/7/2018 Tahun 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4/MENHUT-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 21 Kali Unduh: Jumlah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928 Subjek Pengecualian - Kewajiban - Menyusun - Analisis - Dampak Lingkungan - Usaha - Kabupaten/Kota - Rencana - Detail Tata RuangPasal 7 (1) Data dan Informasi yang disajikan dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup program yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. 72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu. 18/MENLHK-II/2015 tentang. Pendaftaran adalah fasilitas untuk pencatatan secara ONLINE bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan USER NAME, PASSWORD, UID (User Identification). UNDUH DOKUMEN. Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananperizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. peraturan perundang-undangan peraturan menteri amdal andal peraturan pemerintah keputusan presiden keputusan menteri. Permen LHK Nomor P. 12. E. 1/2/2018 Tahun 2018. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 10. 1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. 34/Menlhk/Setjen/Kum. 3/2018 : 2018: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 56/Menlhk- Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Kesehatan;c. meliputi: a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanNomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari. Masukkan alamat email yang Anda gunakan saat bergabung dan kami akan mengirimkan instruksi untuk mereset kata sandi Anda. 18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia TahunP. 1/6/2018 Tahun 2018. 1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 1. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan-4- 15. 2 TAHUN 2022 Ditetapkan 24. 27/MENLHK/SETJEN/KUM. Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. tentang Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil HutanDalam Permen LHK No. selanjutnya, dari pp 24 tahun 2018 ditindaklanjuti oleh. Surat Edaran Direktur Jenderal PHPL tentang Pelaksanaan Stock Opname dan Pemberian UserID dalam rangka implementasi SIPUHH Tahun 2016TRENDING: Seleksi Penerimaan Calon tenaga Kerja Bakti Rimbawan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 6. 19 Juli 2018. - 7 - (2) Pembinaan kepada KTH atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek: a. org adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari peraturan dan regulasi di Indonesia. 25+ million members. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 18. n. perlakuan; d. 22/MENLHK/SETJEN/ KUM. 44/Menlhk/ Setjen/Kum. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, TambahanPeraturan Menteri tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diterbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,pada tanggal 13 juli 2018 menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, ttd siti nurbaya diundangkan di jakarta pada tanggal 19 juli 2018 direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 926pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh LSP kepada Menteri cq. 1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan2019, No. 64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Energi: Lampiran:-Jumlah Unduhan:. 3/Menlhk/Setjen/Kum. 76/MENLHK/SETJEN/KUM. peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta- 2 - Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehinggaMencabut : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 2. 1435 -5- MENLHK/ SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN Pasal 55 ayat (7), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Leks tidak lama setelah ia mendirikan Leks&Co, kantor advokat di Jakarta yang terdiri dari para advokat/konsultan hukum yang memahami industri real estat. 83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu disempurnakan untuk mengikuti perkembangan pengawasan intern; c. penyediaan panduan teknis; dan/atau c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi danEnter the Email address you used when you joined and we'll send you instructions to reset your password. 3/5/2018 tanggal 7 Mei 2018; b. seputar sistem OSS dan keterkaitannya dengan AMDAL dan UKL-UPL. (1) Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha merupakan bagian dari pelaksanaan Izin Lingkungan Badan Usaha. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 6. TRENDING: Seleksi Penerimaan Calon tenaga Kerja Bakti Rimbawan. 05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);Nomor P. 2018, No. Pasal 12Permen LHK P106 PDF – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi kini telah resmi menggantikan Peraturan Pemerintah No. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 89/Menlhk/Setjen/Kum. (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap laporan penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 93/MENLHK/ SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 22. . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 74/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Nomor P. 1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/7 /2018 tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan win usaha pemanfaatan hasil kayu dalam alam, ian usaha pemanfaatan hasil h utan kayu restorasi ekosístem atau win usaha pemanfaatan hasi1 hutan tanaman industri pada produksi dengan rahmat tuhan yang maha esaKetentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 4/Setjen/ Rokeu/Keu. - 4 - 10. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Kehutanan Nomor P. NOMOR TANGGAL PENETAPAN TENTANG STATUS ; PERMEN LHK. BAB II OBJEK PENGADUAN Pasal 5 (1) Objek pengaduan meliputi: a. Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup danTipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan LahanAbstrak. Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan. 68/MENLHK/SETJEN/KUM. wb. (1) KTH dan GAPOKTANHUT yang telah terbentuk wajib memiliki nomor registrasi. Nomor P. go. . 2/KSDAE/SET/Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/10/2019 tentang AdipuraBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89 Subjek Pelaksanaan - Peraturan Pemerimtah - Tata Cara - Penyelenggaraan - Kajian - Lingkungan Hidup - StrategisPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. U. 20/MENLHK/SETJEN/KUM. Com didirikan oleh Eddy M. PERMEN LHK. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. Permen LHK No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20157. 22/MENLHK/SETJEN/ KUM. 18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 13. 1119 -6- 23. 64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuandan Kehutanan Nomor P. 1/7/2018 Tahun 2018. 6/MENLHK/SETJEN/KUM. NOMOR : SK. Tempat Penetapan. b e n tu ra n k e p e n tin g a n pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; c. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAH adalah seperangkat alat yangnomor p. 39/Menlhk/ Setjen/Kum. 815/MENLHK/SETJEN/KUM. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. com Enter the Email address you used when you joined and we'll send you instructions to reset your password. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1/7/2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta. Parameter Maksimum (mg/Kg berat kering) 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):. penjagaan; c. manual. Usaha/ Kegiatan Konfirmasi Akun SIMPEL Pengisian. 10 Oktober 2018 APHI Pusat. Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/ KUM. lampiran-p-67-tahun-2016-standar-dan-uji-kompetensi-jabfung-peh Read More Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan(1) Tata cara memperoleh izin akses pada SDG dan/atau PT-SDG spesies liar untuk kegiatan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: a. 26/menlhk/setjen/kum. 17/MENLHK/SETJEN/KUM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran AirPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. Whereas in order to enhance the. pembungkusan; dan/atau e. 3/2018 : 2018: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Pusdatin Penanggungjawab Usaha/Kegiatan Registrasi SIMPEL Validasi Akun PJ. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 105/MENLHK/ SETJEN/KUM. Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi(7) Tata Cara Pengukuran Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dashboard Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. AdipuraPERMEN LHK. Pedoman dalam pelaksanaan pemulihan Lahan akses terbuka, tahapan kegiatan pemulihan yaitu penentuan status kepemilikan lahan yang dipulihkan merupakan lahan yang yang dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten melalui kegiatan inventarisasi kerusakan LAT, kemudian penilaian status kerusakan LAT,. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1…PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 21/Menlhk/Setjen/Kum. 2017-09-11. 1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1ayat (1) dilakukan terhadap parameter kunci yang relevan dari usaha dan/atau kegiatan yang diduga menjadi sumber kontaminan. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita NegaraTENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananTipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 1. Baku Mutu Air Limbah Domestik - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup danNUMBER P. Peraturan Menteri Perencanaan dan. 160+ million publication pages. 2018 perihal Rekomendasi Revisi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan pertimbangan untuk- 4 - 8. - 7 - 26. 1/2/2019 Tahun 2019. org juga memiliki fitur sorting hierarki peraturan perundang-undangan yang memudahkan Anda untuk menelusuri dasar hukum suatu peraturan. 31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Kehutanan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 193 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 823 Kali Tayang (1) Terhadap alat kesehatan yang telah dilakukan pengemasan wajib dilekatkan dengan: a. 23/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/MENLHK/SETJEN/ KUM. 22/MENLHK/ SETJEN/KUM. nomor p. Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup danTipe: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 6, BN. (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat informasi: a. . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. menlhk. P. 31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi; Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Bidang Hukum: Kehutanan: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 193 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 832 Kali TayangHidup dan Kehutanan Nomor P. dan Kehutanan Nomor P. kelola kawasan; dan c. 62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. PERMEN LHK. 1/7/2018 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN - Peraturan Menteri. Direktorat jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 9. Pasal 9 (1) Penerapan peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh unit- 6 - 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. dan Kehutanan Nomor P. Pemrakarsa. 1/7/2018 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. bimbingan teknis; b. 1/8/2018 tentang.